RAKERNAS BEM SI [KERAKYATAN] KE-XV

Pamflet


“ Reaktualisasi Semangat Mahasiswa Dalam Terwujudnya Progresif Pergerakan “

BEM UNIKU mengirimkan 2 delegasi untuk mengikuti Rakernas BEM SI ke XV yang diselenggarakan pada 18 September s.d 23 September 2022 bertempat di Universitas Pendidikan Nasional, Bali & Art Centre Bali

Agenda Rakernas ini adalah penetapan program kerja BEM SI Kerakyatan untuk stau tahun kedepan. BEM UNIKU memutuskan untuk menghadiri Rakernas BEM SI XV dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai anggota aliansi BEM SI sekaligus sebagai upaya untuk memperluas jaringan dengan berbagai kampus yang ada di Indonesia, serta membangun pergerakan yang bermanfaat bagi kampus. Rakernas ini juga menjadi momentum untuk menghimpun aspirasi tiap wilayah berkaitan dengan kompleksitas persoalan bangsa, secara khusus persoalan pasca pandemi menuju pada pemulihan ekonomi demi tercapainya kedaulatan rakyat.

Delegasi yang dikirimkan berangkat ke Bali yaitu Ketua Bem UNIKU Furqon Yohana Alfiansyah Bersama Menteri Luar Negeri Mimi Hamidah.

Telah dilaksanakan beberapa serangkaian acara Rakernas BEM SI ke XV di Art Centre Bali berlangsung  selama 5 hari, dihadiri oleh 234 Perguruan Tinggi dari Sabang sampai Merauke yang tergabung dalam aliansi BEM SI Kerakyatan yang terbgai dalam 12 wilayah. Rakernas BEM SI XV ini memiliki serangkaian acara yang dimulai dengan Opening Ceremony yang dilanjutkan dengan Seminar Nasional dan Seminar Nasional, Rapat Kerja serta  Deklarasi.

Acara ini telah dibuka langsung oleh Gubernur Bali, Perwakilan Rektor dan BEM UNDIKNAS, serta Koordinator Pusat BEM SI pada 19 Septemberm 2022.  Dalam sabutannya Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan apresiasi dan dukungan atas terselenggaranya acara ini. Serta mengharapkan dengan adanya acara ini dapat mendongkrak pariwisata di bali.

19 September telah diselenggarakan Seminar Nasional Bersama LBH Bali. Membahhas mengenai Penolakan LNG. Yang mana banyak menyebabkan dampak negative seperti:

´ Undang Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di pasal 9 ayat (2); setiap orang berhak hidup tentram, aman dan damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, kemudian di pasal (3); bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

´ Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan di dalam penyusunan AMDAL, masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL wajib dilibatkan dan diberikan informasi yang transparan;

´ maka proses pelibatan masyarakat harus sesuai juga dengan proses pelibatan masyarakat sesuai dengan ketentuan PP No. 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Permen LH No. 17 Tahun 2012)

Selanjutnya seminar nasional oleh ekonom bapak Faisal Basri membahas mengenai Subsidi BBM dan Energi Serta Ekonomi Kerakyatan.

Tanggal 20-22 Mei acara dilanjutkan dengan agenda inti Rapat Kerja Nasional BEM SI ke-XV, membahas agenda sidang, tata tertib dan pembahasan program kerja.

Berikut hasil rapat kerja mulai dari Koordinator isu, Koordinator Media sampai Koordinator Pusat:

Koordinator Pertanian dan Peternakan

1.     Melakukan kajian dan mempersiapkan perencanaan eskalasi isu nasional untuk diterapkan di seluruh kampus di semua regional

2.     Mempersiapkan pedoman eskalasi isu yang telah disepakati untuk dapat diadopsi oleh anggota BEM SI di setiap regional

Grand Isu:

Ø  Ketahanan Pangan

Ø  Penanggulangan Penyakit PMK Pada Sapi

Ø  Fluktuasi Harga Komoditas Bahan Pokok

Ø  Perubahan Iklim dan Pertanian Berkelanjutan

 

Koordinator Isu Korupsi

Quadran Isu Korupsi:

Ø  Penegakan Kelembagaan KPK

Ø  Penegakan Pengadaan Barang dan Jasa

Ø  Penegakan Revisi UU PTPK

Ø  Penegakan Kasus  Belajar

Dengan Mitra Strategis : ICW, PUKAT, Celios, Visi Integritas, Aktivis Anti Korupsi

Koordinator Isu Kesehatan

Ø  Kajian Akademik

Ø  Diskusi Publik

Ø  Vaksinasi Inavac/Percepatan B

Ø  Trauma Healing Training Center

Ø  Ekspedisi Indonesia Sehat

Ø  Audiensi Kemenkes RI

Ø  Audiensi IX DPR RI

Koordinator Isu Lingkungan

Ø  Isu Prioritas & Strategis:

Ø  Krisis Iklim

Ø  Energi Baru Terbarukan

Ø  IKN Nusantara

Sasaran Strategis:

´ Pengawalan Fokus Isu Lingkungan

´ Perluasan Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pengawalan Isu

´ Penguasan Literasi Isu Lingkungan

´ Membangun Kedekatan Kultural dengan Setiap Wilayah Anggota BEM SI

Koordinator Isu Pariwisata Budaya

Kemunduran daya minat masyarakat pada nilai-nilai kebudayaan perlu sebanding dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga untuk menjawab hal itu perlu diadakannya atraksi budaya yang digelar secara masif yang bertujuan:

Ø  Mempertahankan nilai-nilai budaya, norma, adat istiadat dan agama

Ø  Menarik daya minat budaya sebagai identitas masyarakat indonesia.

Ø  Mengankat budaya lokal untuk lebih dikenal dikancah internasional sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

Dengan fokus isu:

´ Kajian & Advokasi Situs Gunung Padang

´ Standarisasi Pelayanan Publik Pariwisata Seperti Candi Borobudur dan Pulau Komodo

´ Pantai Plengkung Sebagai Sarana Olahraga Surving Internasional

´ Mengangkat Budaya Lokal

´ Mendorong Kesejahteraan Budayawan & Suku Adat

Koordinator Isu Politik Demokrasi

Banyak isu yang dapat diangkat. Mulai dari #SeptemberHitam. 3 Tahun Jokowi Amin. Disfungsi Partai Politik.  Kesiapan Indonesia menghadapi pemilu. Analisa aktor oligarki. Alarm supremasi sipil. Transisi Negara Hukum menjadi Negara kekuasaan. dll

Isu Politik Demokrasi harus berani mengangkat perspektif politik dan kepentingan yang selama ini dianggap tabu. Harus berani mengkuliti kepentingan apa dari penguasa dibalik kebijakan yang semena-mena.

Koordinator Isu Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Dengan kajian strategis mnegenai:

Ø  Ekspor, Impor & Industri

Ø  Carbon Tax & BBM

Ø  Koperasi & Isu Ekonomi Regional

Ø  UU HKPD

Ø  Evaluasi Omnibuslaw Perpajakan

Ø  BUMN & Investasi

Isu Hukum dan HAM

Fokus Isu : Reformasi Hukum & Penegakan HAM

Arah Gerak Strategis Ke Depan:

● Pengawalan Reformasi Kepolisian:

1. Audiensi Kajian Hari Bhayangkara ke-76 yang telah diproduksi

2. Mendorong adanya pengusutan tuntas atas berbagai tindak represif aparat pada saat penyampaian FoE (Freedom of Expression)

3. Mendorong penegakan hukum internal Kepolisian RI yang lebih akuntabel

4. Memelihara relasi baik dengan mitra gerak dalam isu terkait, seperti KontraS, LBH Jakarta, IPW, Komnas HAM, dll

 

Arah Gerak Strategis Ke Depan:

● Pengawalan RKUHP:

1. Menggagalkan sahnya draf RKUHP bermasalah

2. Mendorong meaningful participation dalam perumusan RKUHP

3. Infiltrasi ke dalam Tim Perumus RKUHP untuk dapat merumuskan substansi-substansi yang baik dan progresif dalam RKUHP

4. Memelihara relasi baik dengan mitra gerak dalam isu terkait, seperti ICJR, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, AMAN, Dewan Pers, AJI, dan puluhan kampus lainnya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP

5. Mendorong DPR, terutamanya Komisi III untuk tidak buru-buru mengesahkan dan lebih mengencangkan pembahasan yang inklusif

6. Menurunkan Puan Maharani, Yasonna Laoly, dan Eddy Hiariej apabila tidak mampu mengais aspirasi masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Arah Gerak Strategis Ke Depan:

● Pengawalan UU Cipta Kerja dan Revisi UU P3:

1. Melanjutkan Judicial Review Revisi UU P3 yang tengah berjalan

2. Turut mengawal gerakan-gerakan penolakan atas UU Cipta Kerja

3. Memelihara relasi baik dengan mitra gerak dalam isu terkait, seperti YLBHI, LBH Jakarta, Serikat-Serikat Buruh, dll

Koordinator Isu Maritim

Isu Keturunan:

·       RUU Kepulauan

Polemik, potensi, serta promblematika Kepulauan Natuna yang menjadi persengketaan Pertahanan dan keamanan wilayah Kepulauan

·       Blue Economy:

Pelabuhan mangkrak

Tambang Laut

Tol Laut

Koordinatos Isu Industrialisasi Perikanan

Pariwisata Bahari yang Inklusif

Dengan Nilai yang Harus Diperjuangkan:

Pertahanan dan Keamanan Wilayah Laut

Ekonomi dan Ekosistem Kemaritiman

Koordinator Isu Pendidikan Sekolah Dasar & Menengah Atas

1. Sosilisasi Ketempat Wilayah Perkabuten/Kecamatan (Sesuai Permasalahan Yang di Kaji) Orang Tua

2. Sosialisasi/Webinar Kementrian Pendidikan (Nasional & Perkabuten) Pemantik

3. Kesejahteran Pendidik (Guru Honorer), Peserta Didik (Pergaulan Lingkungan Internal & Eksternal), &

Infrastruktur Sekolah) Perwilayah

Isu Pendidikan Tinggi

Grand Issue:

Negara Sudah Gagal, Segera Bangun Persatuan Gerakan

Rakyat, Lawan Komersialisasi Pendidikan!

Main Issue/Fokusan Isu Utama:

RUU SISDIKNAS

Diskusi Publik Series:

Ngobrolin “Dosa-Dosa” Nadiem Makarim dan Lawan RUU Sisdiknas

Memudarnya Iklim Kebebasan Akademik dan Integritas Akademik di Indonesia

Banyaknya Permasalahan Pendidikan; Sudah saatnya

#NadiemOut?

Koordinator Isu Energi dan Minerba

Dengan 4 fokus utama:

1.     UU Mineral dan Batu Bara (Minerba)

2.     RUU Energi Baru Terbarukan (EBT)

3.     Tambang rakyat/tradisional

4.     Reklamasi Lubang Tambang

 

Koordinator Isu Perempuan, Ibu Dan Anak

3 isu utama:

1.     Hak hak anak

2.     Permendikbud ristke no 30 tahun 2021

3.     RUU KIA

Dengan memanfaatkan momentum:

Hari anak nasional

Hari anti kekerasan international

Hari Ibu

Hari Perempuan International

Hari Wanita Indonesia

Hari Kartini

 

Koordinator Isu Informasi & Teknologi

4 fokus utama:

1.     Perlindungan Data

2.     UU ITE (Kebebasan Digital)

3.     RUU Perlindungan Data Pribadi

4.     Kelembagaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Output yang diharapkan:

RUU PDP bisa segera disahkan

Masyarakat dapat mengakses sistem informasi dengan

mudah

Revisi Pasal karet yang berada di UU ITE

Revisi PSE

 

Koordinator Isu Agraria

Mengangkat tagline “Sengkarut Marut Konflik Agraria di Negeri Agraris” dna fokus isu Reforma Agraria & Konflik Agraria

 

Koordinator Media

Dengan Grand Plan & RTL yaitu Membuat Website dan aktif Instagram & twitter

 

Koordinator Pusat

Mengangkat tagline Suar Karsa

Telah melakukan kunjungan ke 10 Wilayah

Eskalasi Gerak:

1.     Hari Lingkungan

2.     Pengawalan Rkuhp

3.     Pengawalan Kasus Kekerasan Seksual

4.     Fakta Pelemahan Kpk

5.     Hari Lahir Pancasila

6.     Hari Anak

7.     Rencana Kedepan

8.     Deklarasi Gerakan Merebut Kembali

9.     Kedaulatan Rakyat

Roadmap Eskalasi : Suara Perjuangan

Pelaksanaan : 21 Sept (diakhir Rakernas)

Memetakan potensial dan rencana pengawalan isu pasca rakernas hingga

akhir tahun Pembahasan dilakukan di momen pasca paparan PI

 

21 September sebagai hari terakhir agenda rapat kerja,  Pembacaan Deklarasi

Menyoroti masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin selama tiga tahun berjalannya, masyarakat Indonesia terus dihadapkan dengan kekecewaan berlebih akibat dari banyaknya kegagalan yang hadir oleh karena salah urus pemerintah terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Kenaikan harga BBM bersubsidi adalah salah satu contohnya. Di tengah kondisi krisis setelah digebuk pandemi, pemerintah malah memilih untuk mencabut subsidi BBM dengan alasan kekurangan anggaran. Padahal, pemerintah bisa saja menghentikan terlebih dahulu pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN), kereta cepat, dan ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek-proyek tersebut telah memakan ribuan triliun anggaran negara yang sebenarnya bisa diberhentikan ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi yang masih jadi tumpuan hidup masyarakat banyak. Selain itu, kemunduran penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penerapan demokrasi pun telah terjadi di depan mata. Masyarakat terus dikungkung kebebasannya, dibungkam suaranya, dan dipersempit ruang sipilnya. Ironisnya, hal-hal tersebut turut dilegitimasi dengan produk- produk hukum seperti RKUHP dan UU ITE yang isinya jelas-jelas membunuh kebebasan sipil. Negara pun telah gagal dalam melaksanakan komitmennya untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi. Sejumlah pelaku pelanggaran HAM masa lalu malah masih mendapat tempat dan berpolitik praktis. Sedangkan negara malah menyiapkan kebijakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dengan cara nonyudisial yang jelas bernuansa kebebasan dari jerat hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM. Di tengah kondisi gawat daruratnya Indonesia tersebut, nyatanya pemerintah tetap tak berbenah. Angka korupsi pejabat negara masih menanjak tinggi di tengah penerapan revisi UU KPK sejak 2019 yang kontraproduktif bagi perang melawan korupsi. Selain itu, Presiden Jokowi yang telah gagal urus bangsa nyatanya tak malu untuk menghadirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Tidak tegasnya sikap Presiden atas wacana tersebut berjalan berkelindan dengan tindakannya membiarkan para menterinya terus menghembuskan wacana itu sembari memanfaatkan jabatan-jabatan publik untuk curi-curi pandang cari panggung untuk kontestasi politik 2024. Berbagai kegagalan ini menandakan bahwa seluruh isi pemerintahan kini sedang mengkhianati rakyat. Beragam upaya bersuara telah kita lancarkan tetapi terus dibalas dengan kegagalan tiada habisnya. Kekecewaan rakyat pun tak pernah terobati dan malah terus dihadiahi kekecewaan dengan lebih lagi. Kita telah sampai pada Puncak Pengkhianatan Rezim, sebuah pertanda bahwa alarm harus segera dibunyikan untuk melawan pengkhianatan rezim atas rakyatnya. Menyikapi hal-hal tersebut, Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan bahwa kami akan melangsungkan Aksi Nasional di Jakarta pada tanggal 30 September 2022. Kami akan memenuhi titik-titik pemerintahan dengan api-api kemarahan. Kami akan melawan Puncak Pengkhianatan Rezim dengan ribuan mahasiswa yang tumpah ruah turun ke jalan.

 

Peran BEM Universitas  Kuningan sebagai bagian dari Koordinator Isu Lingkungan mendesak pemerintah untuk menetapkan target NDC sesuai  dengan kesepakatan Perjanjian Paris yaitu menahan laju  pemanasan global dibawah 1,5°C  Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera membuat dan  mengesahkan UU tentang energi terbarukan  Mendesak pemerintah memperhatikan prinsip keadilan  lingkungan dalam pembangunan IKN

Berita Terbaru
...
PRESS RELEASE : Sahwahita Session
Baca Selengkapnya
...
PRESS RELEASE : Sahwahita Festival
Baca Selengkapnya
...
Tips Untuk MABA di semester 1
Baca Selengkapnya